PALEMBANG, SRIPO — Gubernur Sumsel Prof dr H Mahyuddin NS SpOG tampaknya akan terus berkarya. Sambil menjalani hari-harinya sebagai gubernur Sumsel, Mahyuddin menyiapkan diri ke kursi legislatif.
Ia mengajukan diri sebagai calon legislatif (caleg) dari Partai Demokrat pada Pemilu 2009. Mahyuddin memilih untuk menjadi caleg DPR RI dengan daerah pemilihan Sumsel 2 (Prabumulih, Muaraenim, Lahat, Pagaralam, Empat Lawang, OKI, OI, OKU, OKU Selatan dan OKU Timur).
“Lamaran sudah disampaikan tetapi keputusan kan belum ada,” ujar Mahyuddin yang ditemui usai Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Senin (11/8).
Diakui Mahyuddin, dirinya menjadi calon karena selama ini tercatat sebagai Majelis Pertimbangan Partai Demokrat Sumsel. Dan bila menjadi
anggota DPR RI, diharapkan ia akan menjadi semacam penghubung antara pusat dan daerah yang diwakili.
“Yang jelas akan sering-sering pulang ke daerah pemilihan saya,” ujarnya.
Sedangkan mengenai aturan melepas jabatan Gubernur Sumsel saat mencalonkan diri, Mahyuddin mengatakan bahwa jabatan tidak perlu dilepaskan. Hal itu berbeda dengan status pegawai negeri sipil yang memang harus dilepas saat menjadi calon legislatif.
Didesak Internal
Sementara Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sumsel Arudji Kartawinata yang ditemui menyebutkan, munculnya nama Mahyuddin sebagai caleg bersumber dari desakan internal Partai Demokrat. Hal itu terkait dengan posisinya di partai tersebut.
Mahyuddin sudah mengikuti tahapan mekanisme yang dijalankan dalam Partai Demokrat. Bila prosesnya lancar, Mahyuddin akan maju melalui daerah pemilihan (dapil) Sumsel 2. Hal itu sesuai dengan basis dukungan yang dimiliki oleh yang bersangkutan.
Tentang status sebagai Gubernur Sumsel saat ini, Arudji mengatakan akan melihat aturan yang berlaku dalam proses caleg. Pasalnya tidak saja menyangkut status sebagai Gubernur Sumsel, melainkan pula sebagai pegawai negeri sipil.
“Tentunya status Mahyuddin sebagai gubernur menjadi pertimbangan. Artinya secara prosedural Mahyuddin sudah ikuti proses caleg. Namun persyaratan itu akan diverifikasi oleh KPU Prov Sumsel sesuai dengan perundang-undangan,” jelas Arudji.
Selain Mahyuddin, beberapa orang yang dikenal di Sumsel juga tercantum sebagai caleg DPR RI dari Partai Demokrat.
Di antaranya Marzuki Alie (Sekjen Partai Demokrat), Hazairin Samaulah (akademisi), Hakim Sorimuda Pohan (anggota DPR RI), dan Sofwatillah Mohzaib (Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumsel).
“Masing-masing dari mereka menentukan dimana memiliki basis dukungan yang cukup. Saat ini masih dalam proses semua,” jelasnya. (sgn)
Selasa, 12 Agustus 2008
Gubenur kito, jugo punyo Ambisi
Jumat, 02 Mei 2008
Silsilah Raja Kesultanan Palembang Darussalam
Penguasa dan Sultan Palembang
Sejarah panjang terbentuknya Kesultanan Palembang Darussalam pada abad ke-17, dapat kita runut dari tokoh Aria Damar, seorang keturunan dari raja Majapahit yang terakhir. Kesultanan Palembang Darussalam secara resmi diproklamirkan oleh Pangeran Ratu Kimas Hindi Sri Susuhanan Abdurrahman Candiwalang Khalifatul Mukminin Sayidul Iman (atau lebih dikenal Kimas Hindi/Kimas Cinde) sebagai sultan pertama (1643-1651), terlepas dari pengaruh kerajaan Mataram (Jawa). Corak pemerintahanya dirubah condong ke corak Melayu dan lebih disesuaikan dengan ajaran agama Islam.
Tanggal 7 Oktober 1823, Kesultanan Palembang Darussalam dihapuskan oleh penjajah Belanda dan kota Palembang dijadikan Komisariat di bawah Pemerintahan Hindia Belanda (kontrak terhitung 18 Agustus 1823).
Berikut beberapa nama penguasa/raja dan Sultan yang pernah memimpin Kesultanan Palembang Darussalam.
| No | Nama Penguasa | Tahun | Makam | Keturunan |
| 1 | Ario Dillah (Ario Damar) | 1455 – 1486 | Jl. Ario Dillah III, 20 ilr | Anak Brawijaya V |
| 2 | Pangeran Sedo ing Lautan (diganti putranya) | s.d 1528 | 1 Ilir, di sebelah Masjid Sultan Agung | Keturunan R. Fatah |
| 3 | Kiai Gede in Suro Tuo (diganti saudaranya) | 1528 – 1545 | 1 Ilir, halaman musim Gedeng Suro | Anak R Fatah |
| 4 | Kiai Gede in Suro Mudo (Kiai Mas Anom Adipati ing Suro/Ki Gede ing Ilir) (diganti putranya) | 1546 – 1575 | 1 Ilir, kompleks makam utama Gedeng Suro | Saudara Kiai Gede in Suro Tuo |
| 5 | Kiai Mas Adipati (diganti saudaranya) | 1575 – 1587 | 1 Ilir, makam Panembahan selatan Sabo Kingking | Anak Kiai Gede in Suro Mudo |
| 6 | Pangeran Madi ing Angsoko (diganti adiknya) | 1588 – 1623 | 20 ilir, candi Angsoko | Anak Kiai Gede in Suro Mudo |
| 7 | Pangeran Madi Alit (diganti saudaranya) | 1623 – 1624 | 20 Ilir, sebelah RS Charitas | Anak Kiai Gede in Suro Mudo |
| 8 | Pangeran Sedo ing Puro (diganti keponakannya) | 1624 – 1630 | Wafat di Indralaya | Anak Kiai Gede in Suro Mudo |
| 9 | Pangeran Sedo ing Kenayan (diganti keponakannya) | 1630 – 1642 | 2 Ilir, Sabokingking | |
| 10 | Pangeran Sedo ing Pasarean (Nyai Gede Pembayun) (diganti putranya) | 1642 – 1643 | 2 Ilir, Sabokingking | Cucu Kiai Mas Adipati |
| 11 | Pangeran Mangkurat Sedo ing Rejek (diganti saudaranya) | 1643 – 1659 | Saka Tiga, Tanjung Raja | Anak Pangeran Sedo ing Pasarean |
| 12 | Kiai Mas Hindi, Pangeran Kesumo Abdurrohim (Susuhunan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Imam) (diganti putranya) | 1662 – 1706 | Candi Walang (Gelar Sultan Palembang Darusslam 1675) | Anak Pangeran Sedo ing Pasarean |
| 13 | Sultan Muhammad (Ratu) Mansyur Jayo ing Lago (Diganti saudaranya) | 1706 – 1718 | 32 Ilir, Kebon Gede | Anak Kiai Mas Hindi |
| 14 | Sultan Agung Komaruddin Sri teruno (diganti keponakannya) | 1718 – 1727 | 1 Ilir, sebelah Masjid Sultan Agung | Anak Kiai Mas Hindi |
| 15 | Sultan Mahmud Badaruddin I Jayo Wikromo (diganti putranya) | 1727 – 1756 | 3 Ilir, Lamehabang Kawmah Tengkurap | Anak Sultan Muhammad Mansyur Jayo ing Lago |
| 16 | Sultan/Susuhunan Ahmad Najamuddin I Adi Kesumo (diganti putranya) | 1756 – 1774 | 3 Ilir, Lemahabang (wafat 1776) | Anak Sultan Mahmud Badaruddin I |
| 17 | Sultan Muhammad Bahauddin | 1774 - 1803 | 3 Ilir, Lemahabang | Anak Sultan Ahmad Najamuddin I |
| 18 | Sultan/Susuhunan Mahmud Badaruddin II R. Hasan | 1803 - 1821 | Dibuang ke Ternate (wafat 1852) | Anak Sultan Muhammad Bahauddin |
| 19 | Sultan/Susuhunan Husin Dhiauddin (adik SMB II) | 1812 – 1813 | Wafat 1826 di Jakarta. Makam di Krukut, lalu dipindah ke Lemahabang | Anak Sultan Muhammad Bahauddin |
| 20 | Sultan Ahmad Najamuddin III Pangeran Ratu (putra SMB II) | 1819 – 1821 | Dibuang ke Ternate | Anak SMB II |
| 21 | Sultan Ahmad najamuddin IV Prabu Anom (putra Najamuddin II) | 1821 – 1823 | Dibuang ke Manado 25-10-1825. Wafat usia 59 tahun | Anak Sultan Husin Dhiauddin |
| 22 | Pangeran Kramo Jayo, Keluarga SMB II. Pejabat yang diangkat Pemerintah Belanda sebangai Pejabat Negara Palembang | 1823 – 1825 | Dibuangke Purbalingga Banyumas. Makam di 15 Ilir, sebelah SDN 2, Jl. Segaran | Anak Pangeran Natadiraja M. Hanafiah |
Sumber: ‘Kesultanan Palembang’, Ir. Nanang S. Soetadji
Apakah DPR masih Layak Menjadi Dewan Yang Terhormat
SATU per satu anggota DPR menjadi pesakitan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Ada yang sudah ditahan, ada pula yang masih leluasa masuk kantor atau mengikuti kunjungan kerja dan rapat komisi.
Dua kasus korupsi kini menimpa anggota dewan yang terhormat. Pertama, kasus aliran dana Bank Indonesia yang diterima anggota Komisi XI (sebelumnya Komisi IX). Kedua, kasus dugaan suap alih fungsi hutan oleh anggota Komisi IV. Satu lagi ditahan dalam kasus pengadaan alat pemadam kebakaran. Tapi itu dilakukan saat yang bersangkutan menjabat gubernur.
Kasus alih fungsi hutan di Bintan, Kepulauan Riau, dan Banyuasin, Sumatra Selatan, kian membenarkan bahwa proses legislasi di DPR memang bertaburan rupiah. Meski ditampik pimpinan fraksi, dielak pimpinan komisi, dan dibantah anggota dewan, satu per satu kasus mulai mengapung ke permukaan. Sepandai-pandai tupai meloncat sekali waktu terpeleset juga. Seapik-apik menyimpan bangkai akan tercium juga.
Komisi IV yang membidangi antara lain kehutanan seharusnya menjadi benteng alih fungsi hutan. Ternyata tidak. Mereka mudah meloloskan. Bahkan memberi lahan hutan lebih dari yang diminta. Anggota dewan ikut dalam barisan pemangsa hutan.
Anggota DPR ikhlas menggadaikan kehormatan demi rupiah. Mereka lebih mendengarkan panggilan rupiah daripada bisikan suara hati. Mereka mengutamakan pundi-pundi daripada kepentingan jangka panjang bangsa, negara, dan penyelamatan Bumi.
Mereka seakan tuli, tidak mendengarkan tuduhan dunia bahwa Indonesia adalah perusak hutan nomor satu. Mereka tidak peduli jeritan rakyat yang terancam banjir karena hutan hilang ribuan hektare setiap tahun.
Pengambilan keputusan di DPR tidak dilakukan perorangan. Ada fraksi dan ada pula komisi yang mengendalikan anggota. Jika keputusan diambil bersama, mustahil suap hanya untuk anggota tertentu. Nurani khalayak sudah lama mencurigai DPR dihinggapi korupsi kolektif.
Akal sehat masyarakat juga bertanya, apakah hanya seorang anggota Komisi IV menerima dana gratifikasi dalam alih fungsi hutan di Bintan? Apakah hanya dua anggota Komisi IV menerima dana serupa dalam alih fungsi hutan mangrove di Banyuasin? Dalam kasus Bintan sudah pula tertangkap Sekda Bintan yang diduga terlibat kasus suap. Lalu siapa donatur gratifikasi dalam kasus Banyuasin?
Kecurigaan bahwa proses legislasi sarat transaksi mendapat pembenaran dengan munculnya wacana pembubaran KPK oleh kalangan DPR. Dewan mulai tidak nyaman dengan gebrakan KPK yang membidik transaksi-transaksi legislasi di Senayan. Hanya seminggu setelah muncul wacana pembubaran KPK yang dilansir anggota Fraksi Partai Demokrat, ada anggota fraksi itu ditetapkan sebagai tersangka.
Kini masih ada tujuh permohonan alih fungsi lahan antre di Komisi IV DPR. Bagaimana komisi itu menyikapi permohonan tersebut? Tentu ada pelajaran yang mestinya dipetik dari Bintan dan Banyuasin.
Setelah hutan dibabat dan rupiah dihamburkan, kini saatnya menuai korban. Bukan hanya rakyat yang terancam banjir, melainkan juga orang-orang terhormat di Senayan satu per satu ditetapkan sebagai tersangka. Setelah Al Amin Nasution dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Sarjan Tahir dari Fraksi Partai Demokrat, siapa menyusul? Hanya KPK yang bisa menjawabnya.
sumber : media Indonesia
Kamis, 10 April 2008
Trageni Gubenur Bank Indonesia
sumber : kompas.com
Situs Porno Indonesia Temui Ajalnya?
"Pengguna internet di Indonesia memang masih kecil dengan kisaran 25 juta orang, tapi Mei mendatang akan meroket, karena kami akan memberi fasilitas khusus untuk SMA/MA se-Indonesia," katanya di Surabaya, Jumat.
Usai menjadi khotib salat Jumat dan meresmikan laboratorium IT di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya (MAS), ia mengatakan fasilitas khusus yang diberikan secara free (gratis) kepada SMA/MA se-Indonesia akan mendorong lompatan pengguna internet."Lompatan itu diperkirakan mendorong pengguna internet di Indonesia menjadi sekitar 50 juta. Jumlah itu kecil atau sekitar 25 persen dari jumlah penduduk Indonesia, tapi jumlahnya sudah 20 kali lipat Singapura, apalagi Malaysia," katanya.Menurut mantan rektor ITS Surabaya itu, sosialisasi pemanfaatan internet melalui fasilitas khusus itu akan menimbulkan dampak negatif yakni penggunaan internet untuk mengakses situs-situs yang tidak bagus (negatif) atau porno."Untuk mengantisipasi dampak negatif itu, kami akan memblokir situs-situs porno dalam tiga level yakni masyarakat, software (piranti lunak), dan jaringan provider (bekerjasama dengan Internet Service Provider atau ISP)," katanyaOleh karena itu, katanya, ketiga level diharapkan akan dapat dituntaskan pada April-Mei. "Di level masyarakat, kami berharap kesadaran masyarakat untuk memblokir sendiri dengan tidak membuka situs-situs negatif," katanya.Di tingkat software atau pernagkat lunak, katanya, Depkominfo akan menjalin kerjasama dengan instansi (departemen) dan sekolah untuk men-download software dengan program blokir situs porno pada website Depkominfo RI"Kalau mereka men-download, maka mereka dapat memasang pada ’admin’ komputer di setiap instansi pemerintah dan sekolah untuk memblokir, sehingga dampak negatif dari internet di instansi dan sekolah dapat diminimalisir," katanya.Langkah blokir paling akhir, katanya, Depkominfo akan bekerjasama dengan provider (ISP) untuk memblokir situs yang merusak bangsa. "Semua tingkatan itu, kami harapkan akan dapat dilaksanakan pada April-Mei mendatang," katanyaDitanya tentang kemungkinan program untuk memblokir situs porno itu akan dibobol para "hacker", ia menambahkan hal itu dapat diantisipasi secara teknologi pula."Bersamaan pemblokiran situs porno itu, kami akan memasukkan content (isi) yang berkaitkan dengan bisnis atau industri, seperti bagaimana memantau stabilitas harga padi atau ikan. Kami juga berharap tempat ibadah seperti MAS juga membuat software tentang evaluasi ahlak yang diajarkan Alquran," katanya.Di MAS, Mohammad Nuh bersama Executive General Manager Telkom Divre V Jatim, Mas’ud Khamid, meresmikan laboratorium informasi dan teknologi Broadband Learning Center (BLC) di lantai dasar MAS yang berkapasitas 11 Personal Computer (PC) serta dilengkapi akses internet berkecepatan tinggi.
sumber ; kompas.com
Selasa, 08 April 2008
Dith Pran "The Killing Field" Meninggal Dunia
THE Killing Fields, Anda pernah membaca novel atau menonton filmnya? Kisah tentang ladang pembantaian itu adalah kisah nyata Dith Pran yang berjuang hidup dan lolos dari kekejaman rezim Pol Pot. Dith Pran adalah orang yang mencetuskan terminologi The Killing Fields. Ia telah berhasil mengatasi keganasan tentara Khmer Merah, tapi tidak untuk kanker pankreas. Minggu (30/3), Dith menghembuskan nafas terakhirnya di RS New Jersey, Amerika Serikat.
Dith Pran lahir di Siem Reap 27 September 1942. Nama dirinya adalah Pran. Dith adalah nama keluarga. Dalam tradisi Asia, nama keluarga ditaruh di depan. Dith fasih berbahasa Prancis dan Inggris. Di Kamboja ia bekerja sebaga penterjemah untuk perwakilan resmi Amerika.
Tahun 1970, ketika kekuasaan Raja Norodom Sihanouk jatuh dan tentara Kamboja berperang melawan tentara merah Vietnam yang komunis, Dith bekerja sebagai penterjemah untuk wartawan Times yang bertugas di Phnom Penh, Sydney Schanberg. Dith menjadi partner Schanberg meliput konflik di Kamboja.
Saat kekuasaan Amerika menyurut di Kamboja dan Vietnam Schanberg pulang ke negaranya. Dith ingin ikut meninggalkan Pnom Penh, ikut Schanberg ke Amerika. Tapi, gagal. Dith terjebak di dalam kota bersama ribuan warga kota Phnom Penh.
Saat itu Pol Pot membunuh semua tokon intelektual Kamboja. Dith bertahan hidup karena menyamar sebagai petani tidak berpendidikan. Ia masuk kamp kerja paksa dan mengalami berbagai macam penyiksaan. Empat setengah tahun Dith menjadi bagian dari masyarakat baru yang coba dibangun Pol Pot di atas darah masyarakat Kamboja.
Dalam sebuah kesempatan ia berhasil melarikan diri. Ia berjalan sejauh 40 mil untuk mencapai perbatasan Thailand. Perjuangan yang sangat dramatis karena ia harus menghindar dari patroli tentara khmer merah dan orang-orang vietnam. Akhirnya ia berhasil mencapai perbatasan Thailand dan menghubungi sahabatnya Schanberg. Mereka akhirnya bertemu kembali dalam suasana yang sangat mengharukan. Dith berhasil masuk Amerika dan menjadi warganegara adi daya itu. Ia merintis karir sebagai wartawan foto.
Tahun 1980 Schanberg menuliskan kisah Dith dalam buku The Death and Life of Dith Pran yang menjadi cikal bakal film dan novel The Killing Fields. Tahun 1984 film The Killing Fields meraih tiga Ocar. Sosok Dith Pran diperankan Haing S. Ngor, orang Kamboja yang juga berhasil melarikan diri dari kekejaman Pol Pot. Haing bahkan berhasil meraih Oscar sebagai pemeran pembantu terbaik. Sayang, ia tewas mengenaskan, ditembak perampok tahun 1996.
Dith adalah pejuang kehidupan sejati. Setelah berhasil lolos dari keganasan Pol Pot, ia tidak bisa menghindari keganasan kanker. Sebelum kematiannya, ia sadar betul tidak mungkin lagi baginya hidup lebih lama. "Saya ingin meyelamatkan hidup saya, tapi masyarakat Kaboja percaya bahwa tubuh kita hanyalah pinjaman. Tubuh adalah rumah bagi jiwa, dan jika rumah ini sudah rapuh, itulah saatnya pergi meninggalkan rumah," katanya.
sumber : Kompas.com
PageRank
