Kompensasi BBM Si Miskin di Kota Metropolitan

video

Dana bantuan langsung tunai dari uang kompensasi bahan bakar minyak buat keluarga miskin ternyata tidak terlalu membantu kondisi kehidupan warga miskin yang menerimanya. Apalagi bagi keluarga miskin yang tinggal di kota metropolitan seperti Jakarta.

Kondisi ini sepertinya yang dirasakan keluarga Amsori yang tinggal di Manggarai, Jakarta Selatan. Ia mengaku dana KKB sebesar Rp 100 ribu per bulan atau Rp 300 ribu yang telah diterimanya sudah habis untuk membayar utang. Sementara sejak kenaikan harga BBM, hasil upah kerjanya sebagai kuli angkut sebesar Rp 150 ribu hingga Rp 300 ribu per bulan membuat kebutuhan hidup keluarganya yang berjumlah 10 orang kian berat.

Anggota keluarga Amsori ini terdiri dari istri, anak dan cucu. Cariyah, istri Amsori, yang bekerja sebagai buruh cuci mengatakan keluarganya hanya makan satu kali sehari dengan nasi tanpa lauk. Makanya, saat ditemui SCTV, ketika ia pulang kerja raut mukanya terlihat gembira setelah diberi empat buah pisang dan dua potong baju anak-anak dari tetangganya.

Keluarga Amsori ini juga merupakan salah satu korban kebakaran di Manggarai yang terjadi beberapa waktu lalu. Amsori mengatakan sejak kebakaran itu rumah dan dagangannya habis dilalap api. Saat ini, keluarga Amsori tinggal di rumah berukuran 4 x 6 meter dengan hanya beratap terpal plastik.

Hal serupa juga dirasakan wanita paruh baya yang kerap disapa Emak Kinclong atau Annisa yang tinggal di atas kandang sapi di kawasan Kuningan, Jaksel, sejak suaminya meninggal tiga tahun silam. Ia sehari-hari bekerja sebagai tukang urut yang bila mujur mendapat upah Rp 15 ribu hingga Rp 20 ribu. Menurut Emak Kinclong, sejak kenaikan harga BBM dirinya kerap bingung untuk menghidupi keluarganya.

Kehidupan keluarga miskin ini sepertinya tak sebanding dengan gagahnya gedung pencakar langit di Jakarta. Seolah-olah keberadaan mereka menjadi perlambang keangkuhan dunia materi yang tiada ampun yang hidup di bawah bayang-bayang gemerlapnya kota metropolitan.(ZIZ/Tim Liputan SCTV)

Langar Janji Presiden SBY

Presiden SBY: Harga BBM Tidak Akan Naik

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan tetap tidak akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) meski harga minyak dunia terus membubung hingga 115 dolar AS per barel. "Kita cari akal yang lain untuk tidak buru-buru menaikkan," kata Presiden saat jamuan makan dengan sejumlah tokoh dan asosiasi perempuan di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (18/4).

Harga minyak dunia yang sudah menyentuh 115 dolar AS per barel membuat subsidi BBM yang dikeluarkan mencapai Rp260 triliun atau sekitar 25 persen dari anggaran belanja pemerintah. Dengan harga setinggi itu, kata SBY, subsidi untuk minyak tanah mencapai Rp7.000 per liter atau total sekitar Rp63 - Rp70 triliun untuk sekitar sembilan juta kilo liter konsumsi minyak tanah setahun.

Menurut SBY, "(Subsidi) Itu sangat banyak. Belum lagi subsidi premium dan solar serta listrik. Tentu kita tidak diam, kita lakukan berbagai upaya melakukan ini," katanya.(YUS/ANTARA)

Presiden Tak Akan Menunda Kenaikan BBM

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meyakinkan masyarakat bahwa putusannya soal kenaikan bahan bakar minyak (BBM) tidak tergantung spekulasi yang selama ini berkembang, seperti terkait pemilihan umum 2009. Menurut Presiden, ada pihak yang menyarankan agar kenaikan BBM dilakukan setelah pilpres. "Kalau itu yang menjadi pertimbangan, salah. Berdosa saya karena hanya mementingkan diri sendiri," kata Presiden

Karena itu, meski disadari putusan ini tidak populer, Presiden tidak akan menunda kenaikan premium maupun solar. Namun, jawaban berbeda justru datang dari wakil rakyat. Mereka merasa putusan menaikkan BBM tidak tepat. Ketua DPR Agung Laksono, menyatakan, beban rakyat tidak perlu ditambah lagi dengan kenaikan BBM. Hal senada juga dikatakan Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonenesia Perjuangan Tjahyo Kumolo. Dia menolak rencana pemerintah karena merasa masih ada opsi lain.(IAN/Tim Liputan 6 SCTV)

Pemerintah Segera Naikkan Harga BBM

Pemerintah akhirnya memastikan akan menaikkan harga bahan bakar minyak dalam waktu dekat. Hal itu diputuskan dalam rapat koordinasi bidang ekonomi yang dipimpim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Senin (5/5) petang. Rapat yang dihadiri seluruh menteri bidang ekonomi itu menyatakan kenaikan harga BBM bersubsidi dilakukan agar tak mengancam perencanaan anggaran pemerintah tahun 2008-2009.

Kendati belum disebutkan besaran dan waktunya, pemerintah meyakinkan kenaikan tersebut masih dapat ditanggung masyarakat. Kenaikan ini rencananya juga akan dibarengi dengan pemberian kompensasi kepada rakyat miskin.

Mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2008, besaran kenaikan dirumuskan sebagai berikut. Untuk premium naik 30 hingga 40 persen menjadi Rp 6.000 per liter. Solar naik 15 persen menjadi Rp 5.000 per liter. Sedangkan minyak tanah tidak dinaikkan (ADO/Asti Megasari dan Dwi Firmansyah)

Harga BBM Akan Naik

Naiknya harga bahan bakar minyak akibat melonjaknya harga minyak mentah dunia agaknya tak bisa dihindari lagi. Sinyal akan naiknya harga BBM diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika bertemu pemimpin media massa di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (5/5) siang. Menurut Presiden, isunya sekarang bukan soal naik atau tidak, tapi bagaimana agar dampak kenaikan tidak membuat rakyat di lapisan bawah terkena beban berat.

Tentang besaran kenaikan serta mulai berlakunya harga baru, hingga kini masih dibahas dalam rapat terbatas bidang ekonomi yang berlangsung hingga Senin petang. Namun, mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2008, besaran kenaikan dirumuskan bahwa untuk premium naik 30 hingga 40 persen menjadi Rp 6.000 per liter, solar naik 15 persen menjadi Rp 5.000 per liter, sedangkan minyak tanah tidak dinaikkan.

Presiden Yudhoyono sebetulnya telah berupaya maksimal untuk tidak menaikkan harga BBM, seperti tercermin dalam pidatonya awal Maret 2008. Namun, harga minyak mentah dunia yang terus meroket membuat opsi terakhir, yaitu menaikkan harga BBM, harus diambil pemerintah. Asumsi harga minyak dunia dalam APBN 2008 adalah US$ 95 per barel. Padahal, harga minyak di pasar dunia saat ini US$ 117 per barel. Itu berarti subsidi harus ditambah lebih dari Rp 19 triliun.

Pemerintah menaikkan harga BBM terakhir kali tahun 2005. Saat harga minyak mentah dunia menyentuh US$ 60 per barel, pemerintah menaikkan harga BBM antara 80 sampai 120 persen. Harga premium misalnya, naik dari Rp 2.400 menjadi Rp 4.500 per liter, sementara minyak tanah naik dari Rp 700 menjadi Rp 2.000 per liter.

Sementara itu, Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR, Hafiz Zawawi, meminta penghematan subsidi sampai Rp 50 triliun itu dialokasikan untuk menambah jatah beras miskin dan subsidi pertanian.(ADO/Tim Liputan 6 SCTV)

Pemerintah Belum Akan Menaikkan Harga BBM

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui sudah terlalu berat beban anggaran negara dengan terus naiknya minyak mentah dunia. Kendati demikian, menurut Presiden Yudhoyono, pemerintah belum berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Demikian dikemukakan Presiden di Jakarta, baru-baru ini.

Pada 15 April silam, Pertamina kembali menaikkan BBM nonsubsidi termasuk pertamax. Kenaikan ini berkala setiap dua pekan sekali, mengikuti pergerakan harga minyak mentah di pasaran dunia. Sekalipun tak terlalu besar, kenaikan yang rutin ini cenderung akan terus naik hingga hari ini (19/4), di kisaran Rp 8.300 per liter

Adapun bagi pengguna pertamax, beralih ke premium menjadi pilihan. Namun tidak bagi mereka yang sadar. Sebab, premium disubsidi karena diperuntukkan bagi rakyat miskin. Bila pertamax terus naik, tidak dengan premium karena masih disubsidi. Pemerintah pun mengakui karena subsidi ini beban keuangan negara makin berat.

Sebenarnya panitia anggaran tak keberatan pemerintah mengajukan kenaikan BBM. Karena masih ada cadangan fiskal meski terbatas. Sedangkan sejumlah pengamat ekonomi justru memandang, menaikkan BBM adalah opsi terbaik. Ini mengingat tidak ada kecenderungan harga minyak dunia akan turun.

Saat harga minyak mentah US$ 100 per barel, subsidi pemerintah mencapai Rp 260 triliun. Namun saat ini minyak mentah dunia menyentuh US$ 115 per barel, maka subsidi makin besar. Padahal, penerimaan negara hanya Rp 900 triliun. Bila kondisi ini terus terjadi, bisa dipastikan anggaran untuk sektor lain seperti pendidikan atau kesehatan akan tersedot ke bidang energi.(ANS/Tim Liputan 6 SCTV)

Jemaah Ahmadiyah Indonesia

Gus Dur Minta Kekerasan Terhadap Ahmadiyah Indonesia Dihentikan

Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Abdurrahman Wahid meminta agar kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah Indonesia segera dihentikan. Sebab, Undang-undang Dasar 1945 menjamin kebebasan berpendapat dan kemerdekaan berekspresi semua warga negara termasuk jemaah Ahmadiyah Indonesia.

Kekerasan yang dilakukan sejumlah ormas Islam terjadi setelah keluarnya surat rekomendasi Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) beberapa waktu lalu. Badan tersebut merekomendasikan agar aliran Ahmadiyah Indonesia menghentikan ajaran

dan seluruh kegiatan di Tanah Air karena dianggap menyimpang dari ajaran agama Islam.

"Perbedaan terjadi di tingkat pusat. Tapi, jangan pemeluknya yang ada di Indonesia yang disiksa dan masjidnya dibakar. Ini jelas suatu pelanggaran

terhadap UUD 1945. Seharusnya perbedaan tersebut dibiarkan saja," kata pria yang akrab disapa dengan sebutan Gus Dur kepada Media Indonesia, Jumat (2/5).

Gus Dur menambahkan, dirinya sepakat dengan langkah pemimpin Ahmadiyah Indonesia yang akan membawa kasus kekerasan ini ke pengadilan. "Kejadian itu harus diproses lewat hukum karena sudah terjadi pelanggaran Undang-undang Dasar," tegasnya.

Ia pun mendesak pemerintah bersama-sama dengan DPR bertindak cepat agar kekerasan tidak semakin meluas. "Jika tidak, pemerintahan ini harus dibubarkan karena membiarkan terjadinya pelanggaran. Selain itu, surat keputusan bersama (SKB) antara Jaksa Agung, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri yang saat ini sedang digodok tidak usah diterbitkan," kata Gus Dur.

Sebab, penggodokan SKB itu lahir atas usulan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang level dan kedudukannya setara dengan organisasi masyarakat lainnya di Indonesia. "MUI itu hanyalah ormas. Tapi, mereka tidak pernah membicarakan apa pun dengan kami," ujarnya.

Senada dengan Gus Dur, Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi juga meminta agar kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah Indonesia segera dihentikan. "Tidak ada hak bagi seorang muslim untuk merusak rumah ibadah milik orang lain. Yang kedua, tindakan mereka tersebut jelas melanggar hukum. Maka, permintaan saya pemerintah jangan diam saja. Pemerintah harus bertindak melindungi jemaah Ahmadiyah," kata Hasyim.

Ia menambahkan, Ahmadiyah memang ajaran yang menyimpang dari ajaran Islam. Namun, sebagai warga negara, pemeluk aliran Ahmadiyah di Indonesia memiliki hak dilindungi keamanannya. "Untuk saat ini, saya meminta jemaah Ahmadiyah tetap tenang dan hati-hati. Jangan membuat tindakan yang mencolok dan bisa memancing kemarahan massa," imbuhnya.

sumber : media Indonesia