Petani Karet Sumsel

GERAKAN KARET BERSIH
Mengangkat Ekonomi Petani Sumatera Selatan

Pohon-pohon yang berbaris teratur, tertata rapi dari arah mana pun kita memandang, terlihat tumbuh subur di sepanjang jalan desa. Pemandangan itu terhampar ketika kita menuju ibu kota Belitang, Gumawang, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, atau ketika kita melintas dari arah Palembang menuju Kabupaten Banyuasin. Hal serupa juga kita nikmati ketika lebih jauh lagi menelusuri wilayah terusannya yang masuk Kabupaten Muara Enim. Di dua kabupaten di atas-OKU dan Banyuasin-yang merupakan daerah baru hasil pemekaran di Sumatera Selatan (Sumsel), sekarang memang ditumbuhi dengan subur oleh pohon-pohon muda. Ada yang sudah berumur sekitar dua tahun namun ada juga yang baru berusia di bawah itu.

Berbeda dengan Muara Enim yang sudah lebih dulu dirimbuni pepohonan yang sudah menghasilkan, bahkan sudah masuk usia yang perlu peremajaan, di dua kabupaten terbatu di Sumsel itu pohon-pohon "duit" itu memang sedang mekar-mekarnya, membuat hati para "juragannya" berbunga-bunga penuh harapan.

Musin hujan yang turun terakhir menjadikan pohon-pohon ini semakin hijau, setelah sebelumnya sempat meranggas karena kekeringan. Pohon karet, tanaman yang dalam lima tahun terakhir semakin digemari para petani di Sumsel, memang kini dijadikan mata pencaharian utama oleh masyarakat setempat.

Pohon karet itu kini di Sumatera Selatan sering disebut sebagai "the golden forest". Itu tak berlebihan, karena karet memang menjadi sumber kehidupan ekonomi masyarakat petani daerah ini. Bahkan ada beberapa desa diantaranya di kabupaten Ogan Ilir-juga kabupaten pemekaran-berkat hasil karet, pada tahun 2006 lalu dicanangkan Gubernur Sumsel Syahrial Oesman sebagai desa mandiri. Masyarakat daerah ini memang makmur berkat hasil perkebunan karet.

Perkebunan karet sudah eksis berkat di banyak daerah di Sumsel sejak lama, berkat kejelian penduduk di pantai Timur Sumatera itu yang melihat peluang pasar karet di awal abad ke XX. Perkebunan karet berkembang pesat di Sumatera sejak lama, menyaingi apa yang terjadi di Kalimatan. Berbagai cara dilakukan penduduk untuk memperoleh bibit.

Selaman 30 tahun terakhir perkebunan karet di Sumsel makin meningkat. Bahkan pada tahun 2006, jumlah kebun karet rakyat sudah mencapai 959 ribu hektar, mendekati target Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel, melalui Dinas Perkebunan setempat, yang mematok target pengembangan hingga 1 juta hektar.

Karet Sumatera Selatan memang didominasi oleh perkebunan milik rakyat. Sekitar 48 persen sumber pendapatan petani Sumsel berasal dari perkebunan karet. "Jadi, bila perkebunan atau harga jual karet bermasalah, maka akan menimbulkan masalah pula bagi petani dan ekonomi Sumsel," kata Kepala Dinas Perkebunan Sumsel Ir H Samuel Chatib.

Tidaklah berlebihan jika pemerintah Samuel beranggapan demikian. Sebab jika menyimak angka realisasi ekspor komoditi karet Sumsel tahun 2006 lalu yang mencapai 762,359 juta dolar dengan volume ekspor mencapai 600 ribu ton lebih, jelas urusan karet ini tidak bisa dianggap kecil.

Kenaikan produksi yang pesat itu, adalah berkat pemilihan klon karet unggul. Tapi semua itu tak terlepas dari keseriusan petani di daerah ini mengelola, termasuk meremajakan tanaman karet. Sebab, jika tidak, mereka tentunya sudah lama pula tenggelam, sebab karet pun dalam hal usia sama halnya dengan manusia, makin tua makin tak produktif dan akhirnya mati.

Biasanya kalau pohon karet sudah berusia 25 tahun berarti harus diremajakan. Jika ingin membuat struktur tananam yang stabil, nimimal harus dilakukan peremajaan 4 persen per tahun dari luas lahan yang ada di provinsi itu. Namun dengan asumsi karet baru bisa dipanen setelah berusia 5 tahun dan paling tidak 20 persen belum berproduksi, komposisi permajaan itu menurut Dinas Perkebunans sebenarnya belum realistis. Apalagi jumlah karet tua di Sumsel mencapai 100 ribu hektar, sehingga jika terlambat melakukan program peremajaan, maka akan menurunkan produktivitas. Karena itu urusan peremajaan masih harus ditingkatkan.

Yang jadi problem sekarang, kata Samuel petani menunda-nuda peremajaan karet dengan alasan masih punya pendapatan 200 kg karet kering per tahun dari ohon-pohon yang sudah tua itu. Mereka berpikir jika diremajakan putuslah pendapatan, padahal sebenarnya kalau peremajaan dengan bibit bagus bisa mencapai produksi 1,5 ton per tahun.

Menurut, Samuel Chatib, memberikan pengertian untuk melakukan peremajaan karet memang bukan perkejaan gampang. Untuk itu pihaknya merasa perlu mendorong dengan cara membarikan insentif kepada para petani yang karetnya diremajakan. "Jadi, karena terputus pendapatannya dan mereka mau meremajakan, maka kita memberikan insentif berupa bantuan bibit dan pupuk dasar," katanya.

Sumber Ekonomi Sumselbr> Melalui program revitalisasi sektor perkebunan di Sumsel itu, Dinas terkait membuat beberapa inisiatif diantaranya mengucurkan bantuan dana revitalisasi untuk membeli pupuk lanjutan. Insentif ini, dinilai amat penting, sebab karet merupakan sumber ekonomi Sumsel.

Kebijakan lainnya adalah menggiatkan program kayu karet, bagi karet yang sudah tua. Kayu-kayu tersebut dijadikan sebagai kayu panel, MDF (kayu untuk industri furniture dan bahan bangunan), atau (vineer) yang dijadikan triplek.

Jika seorang petani karet memiliki lahan yang diremajakan seluas 1 hektar, maka dia bisa memperoleh pendapatan Rp 3 - Rp 5 juta dari proyek yang dikembangkan dinias perkembunan Sumsel tersebut.

Karet rakyat, memang tak dapat dianggap enteng dio Sumsel. Karet memegang peranan 45 persen dari perekonomian rakyat daerah ini. Karet juga berperan dalam menekan pengangguran, karena proses penyadapan hingga menghasilkan karet kering dibutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit. Menurut pihak dinas perkebunan, jika hasil karet kering Sumsel bisa mencapai 688 ribu ton per tahun, maka itu berarti produksi bersih 60 ribu ton per bulan. Atau sekitar 2.000 per hari karet kering. Karet itu kemudian di olah menjadi 4.000 ton atau 4 juta kilo. Itu berarti 1 orang menghasilkan 20 kilo.

Artinya ada penyerapan tenaga kerja sekitar 400 ribu orang penyadap karet. Kalau satu orang menghidupi 3-5 orang, berarti sudah 6 juta orang orang yang dihidupkan. Belum lagi tenaga pengangkut ke pabrik, yang setiap truk rata-rata 3 orang yang bekerja dan setiap hari ada sekitar 700 hingga 1000 truk yang mengangkut. Ini berarti sudah 3.000 tenaga kerja. Belum lagi mereka yang bekerja di pabrik.

Menurut Samuel, kegiatan yang berurusan dengan karet itu harus betul-betul dikawal, sebeb sektor perkebunan karet telah terbukti menjadi penggerak ekonomi di Sumsel. Sementara untuk melakukan peremajaan karet tua yang mencapai 40 ribu hektare itu, dibutuhkan dana yang lumayan besar. Bila Rp 15 juta/hektar, maka Sumsel butuh Rp 60 miliar untuk peremajaan karet rakyat.

Disebutkan pula, karet di Sumsel yang mencapai 700 ribu ton, merupakan penyumbang 30 persen dari produksi nasional yang mencapai 2,1 juta ton.

Di Sumsel terdapat beberapa daerah penghasil karet andalan, yakni; Kabupaten Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, dan Banyuasin. Bahkan dari 14 kabupaten/kota yang ada, hanya Palembang yang tidak memiliki perkebunan karet. Begitu besarnya peran karet dalam perekonomian di Sumsel, membuat pemerintah di wilayah ini terus berusaha melakukan gerakan atau invoasi. Bahkan dalam waktu dekat ini Gubernur Sumsel Syahrial Oesman akan melakukan penandatanganan memarundum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman soal "Gerakan Karet Bersih" dengan sekitar 20 pengusaha karet, yang melakukan kegiatan usaha di sepanjang Sungai Musi. Penandatanganan nota kesepahaman itu dilatarbelakangi faktor kebersihan, yakni untuk menjaga lingkungan Sungai Musi, agar bebas dari pencemaran limbah karet dari pabrik-pabrik yang melakukan aktivitas di seputar Sungai Musi, selain dalam upaya menjaga dan meningkatkan mutu karet Sumatera Selatan. Selain itu MoU tersebut bertujuan agar supaya petani dan pedagang memproduksi karet tak terkesan kotor. Gerakan karet bersih ini untuk pertama dilakukan di Sumsel.

sumber ; ida syahrul suara karya online

Suara Rakyat Pematang Panggang dalam PILGUB Sumsel

Pasangan Alex Noerdin-Eddy Yusuf yang diusung Partai Golkar mendapat penilaian positif dari berbagai kalangan masyarakat Mesuji Makmur yang menyaksikan debat kandidat cagub-cawagub Sumatera Selatan pada Senin malam lalu.
Dari debat itu ada satu hal yang menarik, yakni hanya satu calon gubernur yang berani menantang menandatangani kontrak politik dengan masyarakat. Itu tak lain Alex Noerdin-Eddy Yusuf. Jadi, satu keberanian yang luar biasa bahwa jika dalam satu tahun tak bisa mewujudkan perubahan di Sumsel, Alex berani mundur dari jabatannya.
Menurut penilaian Paguyuban Petani Karet Pematang Panggang KH.Sukani keberanian dan ketegasan serta komitmen seorang pemimpin memang harus diuji di hadapan publik agar masyarakat tahu dan bisa menagih janji tersebut di kemudian hari. "Sangat tampak sekali Alex menguasai permasalahan dan konsep pembangunan di Sumatera Selatan. Apalagi dalam lima tahun terakhir ini belum ada pembangunan yang signifikan buat masyarakat.
Buktinya, pengangguran masih tinggi," katanya di Palembang kemarin. Yang cukup menarik dari debat tersebut, tawaran dan program pembangunan Alex-Eddy lebih konkret dan bisa langsung dirasakan masyarakat bawah.
Dia berani melakukan terobosan-terobosan dan konsep penyusunan APBD-nya lebih prorakyat. Ini yang tidak dimiliki kandidat lain. Dari paparan Alex, tampak dia bersungguh-sungguh memajukan Sumsel. Setidaknya dia punya skala prioritas pembangunan, yakni menyelesaikan kebutuhan dasar masyarakat, terutama pendidikan dan kesehatan yang dibuat gratis. Sejumlah masyarakat di daerah pematang panggang khususnya kecamatan Mesuji Makmur meminta pasangan Syahrial Oesman-Helmy Yahya berani memasang target satu tahun menjalankan program-programnya jika terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel. Jika tidak terbukti, hendaknya mundur secara ikhlas.
Harapan tersebut terungkap setelah sejumlah masyarakat Desa Bhinakarsa menyaksikan acara Debat Publik Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) di Ballroom Hotel Novotel Palembang, Senin (18/8), melalui televisi. "Kalau Alex berani berkomitmen mundur jika satu tahun tidak dapat merealisasikan program-programnya, lantas kenapa Syahrial juga tidak memasang komitmen yang sama," kata H.Tukidi dan Kyai Sarji, Tokoh/sesepuh masyarakat Bhinakarsa Pematang Panggang OKI.
Menurut dia, debat publik yang disiarkan langsung TV-One itu, dengan menghadirkan tiga panelis, memiliki efek tersediri bagi masyarakat untuk memilih pemimpinnya. "Secara pribadi, saya sudah mendapat gambaran siapa yang akan saya coblos di bilik suara, yang jelas pemimpin yang benar-benar berpihak kepada masyarakat kecil," katanya. Hal senada diungkapkan Lurah Pematang Sari B1 H.Gunawan. Dia menilai, seorang pemimpin yang cerdas terbukti dari komitmennya dalam menjalankan program dan janji politiknya.

Mencari Negarawan Menuai Selebritas

Di masa lalu, termasuk selama era pemerintahan Orde Baru, para artis mulai penyanyi dangdut, penyanyi keroncong, pemain film, bintang sinetron hingga pelawak dan bintang iklan, atau ringkas kata para selebritas, dikerahkan oleh kekuatan politik peserta pemilu untuk menjadi vote getter (pendulang suara) sebanyak-banyaknya, agar parpol atau kekuatan politik peserta pemilu bersangkutan meraih kemenangan. Di era reformasi, khususnya menjelang Pemilu 2009 ini, para selebritas tak lagi hanya bermain di panggung kampanye sambil mengibarkan bendera partai yang didukungnya (atau partai pemesannya). Mereka bahkan langsung terjun sebagai calon legislatif atau pemimpin eksekutif dan berganti parpollah yang mengibarkan bendera bergambar foto selebritas yang didukungnya.

Sudah berapa banyak selebritas yang berhasil ataupun baru mau mendaftarkan diri untuk menjadi caleg, kepala daerah atau wakilnya? Parpol mana saja yang mengusungnya? Pertanyaan ini tak begitu penting. Yang lebih penting adalah substansinya. Sebab, fenomena ini mengundang banyak tanda tanya. Pertanyaan yang mendasar adalah, apakah parpol memang sudah kehabisan napas sekaligus pamor serta popularitasnya di tengah masyarakat sehingga perlu "menumpang hidup" pada kaum selebritas? Kalau ya, apakah ini bukan pertanda bahwa harga politisi yang dimiliki parpol sudah tak layak jual sehingga perlu menampilkan "darah segar" para selebritas? Pertanyaan mendasar berikutnya tentu saja, apakah andaikata selebritas itu berhasil terpilih sebagai pemenang dan muncul sebagai caleg atau calon kepala daerah, ada jaminan bahwa kemampuan politiknya mencukupi dan tidak mengecewakan rakyat? Sebab, jabatan-jabatan di legislatif dan pimpinan daerah adalah jabatan untuk eksis di ranah politik dan bukan soal kemapanan di panggung hiburan.

Munculnya caleg dan calon eksekutif dari kalangan selebritas jelas karena ada kejenuhan politik di kalangan rakyat, akibat tokoh dari partai politik yang selama ini tampil dinilai tak berhasil memperbaiki nasib rakyat. Karena itu (masih dalam kapasitas ibarat memilih kucing dalam karung), mereka mencoba beralih pilihan dari politisi ke selebritas.

Perpindahan pilihan ini akan menimbulkan implikasi politis yang serius ketika bangsa kita sedang membutuhkan tampilnya negarawan untuk memimpin negeri ini. Kalau selama ini di kalangan politisi belum ada yang mampu berperan sebagai negarawan, bagaimana pula dengan selebritas? Mampukah selebritas menjadi negarawan yang mumpuni? Bukankah baik politisi maupun selebritas kita masih berada pada level yang sama dalam kapasitasnya sebagai pencari untung untuk kepentingan pribadi? Hanya habitatnya yang berbeda.

Politisi menangguk untung lewat partai politiknya agar apabila duduk di legislatif atau kabinet bisa melakukan korupsi. Sementara itu selebritas menangguk untung lewat panggung pertunjukan hingga iklan obat-obatan. Hakikatnya sama saja, berbisnis.

Kita menyadari, selama ini reformasi mengalami kebangkrutan karena di satu sisi ditelikung para politisi busuk yang sama sekali tidak memperjuangkan agenda reformasi, dan di sisi lain karena miskin negarawan yang memiliki prinsip dasar pengelolaan negara.

Selama sepuluh tahun perjalanan reformasi, pesawat kita telah dibajak oleh para penumpang gelap reformasi yang berperilaku sebagai petualang politik dan telah berhasil melumpuhkan eksistensi pilot, sehingga mereka bebas mengarahkan serta mengatur pendaratan pesawat sesuai kemauan mereka dan bukan sesuai dengan harapan rakyat. Fenomena ini mengingatkan kita pada pandangan Karl Gunner Myrdal (1909-1987) yang menyebut negara kita sebagai soft state. Sebagai sebuah negara lunak yang serba permissible, pemerintah dan rakyatnya tidak memiliki acuan moralitas yang jelas dalam mengelola negara. Pembajakan ini sudah diketahui masyarakat luas.

Karena itu, kini muncul strategi yang dianggap lebih kompatibel, di mana parpol membuka pintu agar banyak selebritas masuk kancah politik lewat parpol yang bersangkutan. Siapa tahu menang dan nama parpol itu pun ikut berkibar dan sama-sama bisa menangguk untung. Dan, ini artinya hubungan parpol dengan selebritas diposisikan untuk membuka peluang bagi kolaborasi atau perselingkuhan politik.

George E Taylor dalam The Philippines and The United States: Problems of Partnership- New York 1964, menyebutkan bahwa "untuk orang-orang Filipina, politik adalah industri yang terpenting; politik adalah cara hidup. Politik merupakan jalan utama menuju kekuasaan, dan kekuasaan adalah jalan utama menuju harta kekayaan. Lebih banyak uang yang dapat dikeruk dalam waktu singkat dengan menggunakan pengaruh politik daripada dengan cara-cara lain".

Barangkali, bukan hanya orang Filipina yang memiliki hak monopoli tafsir hubungan politik dengan harta dan takhta seperti itu. Di Indonesia, itu sudah lagu lama. Dan inilah penyebab utama kita tak pernah berhasil menemukan negarawan. Kita sibuk mencarinya, tapi yang bisa dituai hanya politisi dan kini ditambah selebritas. Tapi, haruskah para selebritas dipandang dengan sebelah mata karena dianggap tidak akan mampu mengelola negara?

Bukankah sejak dulu para politisi kita juga ternyata hanya mampu mengelola kepentingannya sendiri? Yang jelas, rakyat masih tetap mengharapkan, siapa pun yang tampil sebagai pemimpin akan membuka kemungkinan hidup lebih baik. Seperti dikemukakan oleh Otto von Bismarck (1815-1898), politics is the art of the possible.

Politik itu memang seni tentang kemungkinan-kemungkinan. Rakyat masih mengharapkan adanya kemungkinan agar kebangkrutan reformasi tidak mengembang menjadi kebangkrutan etika dan moralitas serta krisis spiritual yang ujung-ujungnya akan melahirkan pembohongan publik dan meruntuhkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penulis adalah Ketua Kelompok Kajian Humaniora untuk Demokrasi dan Lintas Agama.