Petani Karet Sumsel

GERAKAN KARET BERSIH
Mengangkat Ekonomi Petani Sumatera Selatan

Pohon-pohon yang berbaris teratur, tertata rapi dari arah mana pun kita memandang, terlihat tumbuh subur di sepanjang jalan desa. Pemandangan itu terhampar ketika kita menuju ibu kota Belitang, Gumawang, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, atau ketika kita melintas dari arah Palembang menuju Kabupaten Banyuasin. Hal serupa juga kita nikmati ketika lebih jauh lagi menelusuri wilayah terusannya yang masuk Kabupaten Muara Enim. Di dua kabupaten di atas-OKU dan Banyuasin-yang merupakan daerah baru hasil pemekaran di Sumatera Selatan (Sumsel), sekarang memang ditumbuhi dengan subur oleh pohon-pohon muda. Ada yang sudah berumur sekitar dua tahun namun ada juga yang baru berusia di bawah itu.

Berbeda dengan Muara Enim yang sudah lebih dulu dirimbuni pepohonan yang sudah menghasilkan, bahkan sudah masuk usia yang perlu peremajaan, di dua kabupaten terbatu di Sumsel itu pohon-pohon "duit" itu memang sedang mekar-mekarnya, membuat hati para "juragannya" berbunga-bunga penuh harapan.

Musin hujan yang turun terakhir menjadikan pohon-pohon ini semakin hijau, setelah sebelumnya sempat meranggas karena kekeringan. Pohon karet, tanaman yang dalam lima tahun terakhir semakin digemari para petani di Sumsel, memang kini dijadikan mata pencaharian utama oleh masyarakat setempat.

Pohon karet itu kini di Sumatera Selatan sering disebut sebagai "the golden forest". Itu tak berlebihan, karena karet memang menjadi sumber kehidupan ekonomi masyarakat petani daerah ini. Bahkan ada beberapa desa diantaranya di kabupaten Ogan Ilir-juga kabupaten pemekaran-berkat hasil karet, pada tahun 2006 lalu dicanangkan Gubernur Sumsel Syahrial Oesman sebagai desa mandiri. Masyarakat daerah ini memang makmur berkat hasil perkebunan karet.

Perkebunan karet sudah eksis berkat di banyak daerah di Sumsel sejak lama, berkat kejelian penduduk di pantai Timur Sumatera itu yang melihat peluang pasar karet di awal abad ke XX. Perkebunan karet berkembang pesat di Sumatera sejak lama, menyaingi apa yang terjadi di Kalimatan. Berbagai cara dilakukan penduduk untuk memperoleh bibit.

Selaman 30 tahun terakhir perkebunan karet di Sumsel makin meningkat. Bahkan pada tahun 2006, jumlah kebun karet rakyat sudah mencapai 959 ribu hektar, mendekati target Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel, melalui Dinas Perkebunan setempat, yang mematok target pengembangan hingga 1 juta hektar.

Karet Sumatera Selatan memang didominasi oleh perkebunan milik rakyat. Sekitar 48 persen sumber pendapatan petani Sumsel berasal dari perkebunan karet. "Jadi, bila perkebunan atau harga jual karet bermasalah, maka akan menimbulkan masalah pula bagi petani dan ekonomi Sumsel," kata Kepala Dinas Perkebunan Sumsel Ir H Samuel Chatib.

Tidaklah berlebihan jika pemerintah Samuel beranggapan demikian. Sebab jika menyimak angka realisasi ekspor komoditi karet Sumsel tahun 2006 lalu yang mencapai 762,359 juta dolar dengan volume ekspor mencapai 600 ribu ton lebih, jelas urusan karet ini tidak bisa dianggap kecil.

Kenaikan produksi yang pesat itu, adalah berkat pemilihan klon karet unggul. Tapi semua itu tak terlepas dari keseriusan petani di daerah ini mengelola, termasuk meremajakan tanaman karet. Sebab, jika tidak, mereka tentunya sudah lama pula tenggelam, sebab karet pun dalam hal usia sama halnya dengan manusia, makin tua makin tak produktif dan akhirnya mati.

Biasanya kalau pohon karet sudah berusia 25 tahun berarti harus diremajakan. Jika ingin membuat struktur tananam yang stabil, nimimal harus dilakukan peremajaan 4 persen per tahun dari luas lahan yang ada di provinsi itu. Namun dengan asumsi karet baru bisa dipanen setelah berusia 5 tahun dan paling tidak 20 persen belum berproduksi, komposisi permajaan itu menurut Dinas Perkebunans sebenarnya belum realistis. Apalagi jumlah karet tua di Sumsel mencapai 100 ribu hektar, sehingga jika terlambat melakukan program peremajaan, maka akan menurunkan produktivitas. Karena itu urusan peremajaan masih harus ditingkatkan.

Yang jadi problem sekarang, kata Samuel petani menunda-nuda peremajaan karet dengan alasan masih punya pendapatan 200 kg karet kering per tahun dari ohon-pohon yang sudah tua itu. Mereka berpikir jika diremajakan putuslah pendapatan, padahal sebenarnya kalau peremajaan dengan bibit bagus bisa mencapai produksi 1,5 ton per tahun.

Menurut, Samuel Chatib, memberikan pengertian untuk melakukan peremajaan karet memang bukan perkejaan gampang. Untuk itu pihaknya merasa perlu mendorong dengan cara membarikan insentif kepada para petani yang karetnya diremajakan. "Jadi, karena terputus pendapatannya dan mereka mau meremajakan, maka kita memberikan insentif berupa bantuan bibit dan pupuk dasar," katanya.

Sumber Ekonomi Sumselbr> Melalui program revitalisasi sektor perkebunan di Sumsel itu, Dinas terkait membuat beberapa inisiatif diantaranya mengucurkan bantuan dana revitalisasi untuk membeli pupuk lanjutan. Insentif ini, dinilai amat penting, sebab karet merupakan sumber ekonomi Sumsel.

Kebijakan lainnya adalah menggiatkan program kayu karet, bagi karet yang sudah tua. Kayu-kayu tersebut dijadikan sebagai kayu panel, MDF (kayu untuk industri furniture dan bahan bangunan), atau (vineer) yang dijadikan triplek.

Jika seorang petani karet memiliki lahan yang diremajakan seluas 1 hektar, maka dia bisa memperoleh pendapatan Rp 3 - Rp 5 juta dari proyek yang dikembangkan dinias perkembunan Sumsel tersebut.

Karet rakyat, memang tak dapat dianggap enteng dio Sumsel. Karet memegang peranan 45 persen dari perekonomian rakyat daerah ini. Karet juga berperan dalam menekan pengangguran, karena proses penyadapan hingga menghasilkan karet kering dibutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit. Menurut pihak dinas perkebunan, jika hasil karet kering Sumsel bisa mencapai 688 ribu ton per tahun, maka itu berarti produksi bersih 60 ribu ton per bulan. Atau sekitar 2.000 per hari karet kering. Karet itu kemudian di olah menjadi 4.000 ton atau 4 juta kilo. Itu berarti 1 orang menghasilkan 20 kilo.

Artinya ada penyerapan tenaga kerja sekitar 400 ribu orang penyadap karet. Kalau satu orang menghidupi 3-5 orang, berarti sudah 6 juta orang orang yang dihidupkan. Belum lagi tenaga pengangkut ke pabrik, yang setiap truk rata-rata 3 orang yang bekerja dan setiap hari ada sekitar 700 hingga 1000 truk yang mengangkut. Ini berarti sudah 3.000 tenaga kerja. Belum lagi mereka yang bekerja di pabrik.

Menurut Samuel, kegiatan yang berurusan dengan karet itu harus betul-betul dikawal, sebeb sektor perkebunan karet telah terbukti menjadi penggerak ekonomi di Sumsel. Sementara untuk melakukan peremajaan karet tua yang mencapai 40 ribu hektare itu, dibutuhkan dana yang lumayan besar. Bila Rp 15 juta/hektar, maka Sumsel butuh Rp 60 miliar untuk peremajaan karet rakyat.

Disebutkan pula, karet di Sumsel yang mencapai 700 ribu ton, merupakan penyumbang 30 persen dari produksi nasional yang mencapai 2,1 juta ton.

Di Sumsel terdapat beberapa daerah penghasil karet andalan, yakni; Kabupaten Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, dan Banyuasin. Bahkan dari 14 kabupaten/kota yang ada, hanya Palembang yang tidak memiliki perkebunan karet. Begitu besarnya peran karet dalam perekonomian di Sumsel, membuat pemerintah di wilayah ini terus berusaha melakukan gerakan atau invoasi. Bahkan dalam waktu dekat ini Gubernur Sumsel Syahrial Oesman akan melakukan penandatanganan memarundum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman soal "Gerakan Karet Bersih" dengan sekitar 20 pengusaha karet, yang melakukan kegiatan usaha di sepanjang Sungai Musi. Penandatanganan nota kesepahaman itu dilatarbelakangi faktor kebersihan, yakni untuk menjaga lingkungan Sungai Musi, agar bebas dari pencemaran limbah karet dari pabrik-pabrik yang melakukan aktivitas di seputar Sungai Musi, selain dalam upaya menjaga dan meningkatkan mutu karet Sumatera Selatan. Selain itu MoU tersebut bertujuan agar supaya petani dan pedagang memproduksi karet tak terkesan kotor. Gerakan karet bersih ini untuk pertama dilakukan di Sumsel.

sumber ; ida syahrul suara karya online

Suara Rakyat Pematang Panggang dalam PILGUB Sumsel

Pasangan Alex Noerdin-Eddy Yusuf yang diusung Partai Golkar mendapat penilaian positif dari berbagai kalangan masyarakat Mesuji Makmur yang menyaksikan debat kandidat cagub-cawagub Sumatera Selatan pada Senin malam lalu.
Dari debat itu ada satu hal yang menarik, yakni hanya satu calon gubernur yang berani menantang menandatangani kontrak politik dengan masyarakat. Itu tak lain Alex Noerdin-Eddy Yusuf. Jadi, satu keberanian yang luar biasa bahwa jika dalam satu tahun tak bisa mewujudkan perubahan di Sumsel, Alex berani mundur dari jabatannya.
Menurut penilaian Paguyuban Petani Karet Pematang Panggang KH.Sukani keberanian dan ketegasan serta komitmen seorang pemimpin memang harus diuji di hadapan publik agar masyarakat tahu dan bisa menagih janji tersebut di kemudian hari. "Sangat tampak sekali Alex menguasai permasalahan dan konsep pembangunan di Sumatera Selatan. Apalagi dalam lima tahun terakhir ini belum ada pembangunan yang signifikan buat masyarakat.
Buktinya, pengangguran masih tinggi," katanya di Palembang kemarin. Yang cukup menarik dari debat tersebut, tawaran dan program pembangunan Alex-Eddy lebih konkret dan bisa langsung dirasakan masyarakat bawah.
Dia berani melakukan terobosan-terobosan dan konsep penyusunan APBD-nya lebih prorakyat. Ini yang tidak dimiliki kandidat lain. Dari paparan Alex, tampak dia bersungguh-sungguh memajukan Sumsel. Setidaknya dia punya skala prioritas pembangunan, yakni menyelesaikan kebutuhan dasar masyarakat, terutama pendidikan dan kesehatan yang dibuat gratis. Sejumlah masyarakat di daerah pematang panggang khususnya kecamatan Mesuji Makmur meminta pasangan Syahrial Oesman-Helmy Yahya berani memasang target satu tahun menjalankan program-programnya jika terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel. Jika tidak terbukti, hendaknya mundur secara ikhlas.
Harapan tersebut terungkap setelah sejumlah masyarakat Desa Bhinakarsa menyaksikan acara Debat Publik Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) di Ballroom Hotel Novotel Palembang, Senin (18/8), melalui televisi. "Kalau Alex berani berkomitmen mundur jika satu tahun tidak dapat merealisasikan program-programnya, lantas kenapa Syahrial juga tidak memasang komitmen yang sama," kata H.Tukidi dan Kyai Sarji, Tokoh/sesepuh masyarakat Bhinakarsa Pematang Panggang OKI.
Menurut dia, debat publik yang disiarkan langsung TV-One itu, dengan menghadirkan tiga panelis, memiliki efek tersediri bagi masyarakat untuk memilih pemimpinnya. "Secara pribadi, saya sudah mendapat gambaran siapa yang akan saya coblos di bilik suara, yang jelas pemimpin yang benar-benar berpihak kepada masyarakat kecil," katanya. Hal senada diungkapkan Lurah Pematang Sari B1 H.Gunawan. Dia menilai, seorang pemimpin yang cerdas terbukti dari komitmennya dalam menjalankan program dan janji politiknya.

Mencari Negarawan Menuai Selebritas

Di masa lalu, termasuk selama era pemerintahan Orde Baru, para artis mulai penyanyi dangdut, penyanyi keroncong, pemain film, bintang sinetron hingga pelawak dan bintang iklan, atau ringkas kata para selebritas, dikerahkan oleh kekuatan politik peserta pemilu untuk menjadi vote getter (pendulang suara) sebanyak-banyaknya, agar parpol atau kekuatan politik peserta pemilu bersangkutan meraih kemenangan. Di era reformasi, khususnya menjelang Pemilu 2009 ini, para selebritas tak lagi hanya bermain di panggung kampanye sambil mengibarkan bendera partai yang didukungnya (atau partai pemesannya). Mereka bahkan langsung terjun sebagai calon legislatif atau pemimpin eksekutif dan berganti parpollah yang mengibarkan bendera bergambar foto selebritas yang didukungnya.

Sudah berapa banyak selebritas yang berhasil ataupun baru mau mendaftarkan diri untuk menjadi caleg, kepala daerah atau wakilnya? Parpol mana saja yang mengusungnya? Pertanyaan ini tak begitu penting. Yang lebih penting adalah substansinya. Sebab, fenomena ini mengundang banyak tanda tanya. Pertanyaan yang mendasar adalah, apakah parpol memang sudah kehabisan napas sekaligus pamor serta popularitasnya di tengah masyarakat sehingga perlu "menumpang hidup" pada kaum selebritas? Kalau ya, apakah ini bukan pertanda bahwa harga politisi yang dimiliki parpol sudah tak layak jual sehingga perlu menampilkan "darah segar" para selebritas? Pertanyaan mendasar berikutnya tentu saja, apakah andaikata selebritas itu berhasil terpilih sebagai pemenang dan muncul sebagai caleg atau calon kepala daerah, ada jaminan bahwa kemampuan politiknya mencukupi dan tidak mengecewakan rakyat? Sebab, jabatan-jabatan di legislatif dan pimpinan daerah adalah jabatan untuk eksis di ranah politik dan bukan soal kemapanan di panggung hiburan.

Munculnya caleg dan calon eksekutif dari kalangan selebritas jelas karena ada kejenuhan politik di kalangan rakyat, akibat tokoh dari partai politik yang selama ini tampil dinilai tak berhasil memperbaiki nasib rakyat. Karena itu (masih dalam kapasitas ibarat memilih kucing dalam karung), mereka mencoba beralih pilihan dari politisi ke selebritas.

Perpindahan pilihan ini akan menimbulkan implikasi politis yang serius ketika bangsa kita sedang membutuhkan tampilnya negarawan untuk memimpin negeri ini. Kalau selama ini di kalangan politisi belum ada yang mampu berperan sebagai negarawan, bagaimana pula dengan selebritas? Mampukah selebritas menjadi negarawan yang mumpuni? Bukankah baik politisi maupun selebritas kita masih berada pada level yang sama dalam kapasitasnya sebagai pencari untung untuk kepentingan pribadi? Hanya habitatnya yang berbeda.

Politisi menangguk untung lewat partai politiknya agar apabila duduk di legislatif atau kabinet bisa melakukan korupsi. Sementara itu selebritas menangguk untung lewat panggung pertunjukan hingga iklan obat-obatan. Hakikatnya sama saja, berbisnis.

Kita menyadari, selama ini reformasi mengalami kebangkrutan karena di satu sisi ditelikung para politisi busuk yang sama sekali tidak memperjuangkan agenda reformasi, dan di sisi lain karena miskin negarawan yang memiliki prinsip dasar pengelolaan negara.

Selama sepuluh tahun perjalanan reformasi, pesawat kita telah dibajak oleh para penumpang gelap reformasi yang berperilaku sebagai petualang politik dan telah berhasil melumpuhkan eksistensi pilot, sehingga mereka bebas mengarahkan serta mengatur pendaratan pesawat sesuai kemauan mereka dan bukan sesuai dengan harapan rakyat. Fenomena ini mengingatkan kita pada pandangan Karl Gunner Myrdal (1909-1987) yang menyebut negara kita sebagai soft state. Sebagai sebuah negara lunak yang serba permissible, pemerintah dan rakyatnya tidak memiliki acuan moralitas yang jelas dalam mengelola negara. Pembajakan ini sudah diketahui masyarakat luas.

Karena itu, kini muncul strategi yang dianggap lebih kompatibel, di mana parpol membuka pintu agar banyak selebritas masuk kancah politik lewat parpol yang bersangkutan. Siapa tahu menang dan nama parpol itu pun ikut berkibar dan sama-sama bisa menangguk untung. Dan, ini artinya hubungan parpol dengan selebritas diposisikan untuk membuka peluang bagi kolaborasi atau perselingkuhan politik.

George E Taylor dalam The Philippines and The United States: Problems of Partnership- New York 1964, menyebutkan bahwa "untuk orang-orang Filipina, politik adalah industri yang terpenting; politik adalah cara hidup. Politik merupakan jalan utama menuju kekuasaan, dan kekuasaan adalah jalan utama menuju harta kekayaan. Lebih banyak uang yang dapat dikeruk dalam waktu singkat dengan menggunakan pengaruh politik daripada dengan cara-cara lain".

Barangkali, bukan hanya orang Filipina yang memiliki hak monopoli tafsir hubungan politik dengan harta dan takhta seperti itu. Di Indonesia, itu sudah lagu lama. Dan inilah penyebab utama kita tak pernah berhasil menemukan negarawan. Kita sibuk mencarinya, tapi yang bisa dituai hanya politisi dan kini ditambah selebritas. Tapi, haruskah para selebritas dipandang dengan sebelah mata karena dianggap tidak akan mampu mengelola negara?

Bukankah sejak dulu para politisi kita juga ternyata hanya mampu mengelola kepentingannya sendiri? Yang jelas, rakyat masih tetap mengharapkan, siapa pun yang tampil sebagai pemimpin akan membuka kemungkinan hidup lebih baik. Seperti dikemukakan oleh Otto von Bismarck (1815-1898), politics is the art of the possible.

Politik itu memang seni tentang kemungkinan-kemungkinan. Rakyat masih mengharapkan adanya kemungkinan agar kebangkrutan reformasi tidak mengembang menjadi kebangkrutan etika dan moralitas serta krisis spiritual yang ujung-ujungnya akan melahirkan pembohongan publik dan meruntuhkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penulis adalah Ketua Kelompok Kajian Humaniora untuk Demokrasi dan Lintas Agama.

Perkebunan Sawit Sulit Dapatkan Pupuk

PALEMBANG, SRIPO — Beberapa bulan terakhir perkebunan kelapa sawit sulit mendapatkan pupuk baik Urea, SP36 dan lainnya. Akibat sulitnya mendapatkan pupuk, banyak perusahaan yang tak memupuk tanaman dan diperkirakan produksi kelapa sawit tiga tahun ke depan turun.
Demikian diungkapkan Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) Sumsel, Sumarjono Saragih ditemui sebelum rapat anggota Gapki di PT Sampurna Agro, Jumat (8/8). Menurutnya, ditambah lagi kebutuhan perkebunan lainnya ikut naik dan tidak mungkin turun. “Ini semua dampak dari kenaikan harga minyak dunia yang terus bergejolak. Semua keperluan operasonal juga mengalami kenaikan. Harga pupuk Urea dulunya hanya Rp 2.500 per Kg sekarang Rp 8.000,” tegas Sumarjono.
Sumarjono menjelaskan tingginya harga pupuk dan sulitnya mendapatkan pupuk di pasar dan ditambah lagi turunnya harga Crude Plam Oil (CPO) dari Rp 8.000 menjadi Rp 6.000 per kilogram, berujung pada turunnya harga Tandan Buah Segar (TBS) yang kini berkisar Rp 1.300, per kilogramnya. Dampak itu semua, membuat petani sawit dan perkebunan kelapa sawit mengurangi bahkan sama sekali tidak melakukan pemumpukan kelapa sawit.
Jika 50 persen perkebunan sawit di Sumatera Selatan (Sumsel) adalah milik petani. Maka jika tidak melakukan pemupukan maka dalam kurun waktu tiga tahun ke depan produksi kelapa sawit akan mengalami penurunan. Kelangkaan pupuk bukan disebabkan karena adanya perluasan areal perkebunan kelapa sawit di beberapa provinsi di Indonesia termasuk Sumsel.
“Kebutuhan pupuk satu pohon sawit termasuk unsur N, P dan K berkisar 10 Kg atau Rp 7 juta per hektar per tahun. Belum lagi cost lainnya,” ujarnya seraya menambahkan efek pupuk terhadap tanaman sawit itu 36 enam bulan mendatang.
Lebih jauh lagi, Sumarjono mengatakan saat ini sedang berlangsung musim kemarau, produksi kelapa sawit turun, namun permintaan CPO ditingkat pasar India meningkat. Logikanya bila suplai berkurang dan permintaan meningkat seharusnya harga CPO tinggi, namun tapi sebaliknya harga turun. Berdasarkan analisa sementara turunnya harga CPO karena adanya anomali pasar atau unsur spekulasi para pemain besar yang menahan stok. Karena stoknya melimpah dan cost membesar, para spekulan melepas dan pasokan CPO di pasar pun berlimpah dan pun harga turun. (sep)

Gubenur kito, jugo punyo Ambisi

Mahyuddin Nyaleg di DPR RI

PALEMBANG, SRIPO — Gubernur Sumsel Prof dr H Mahyuddin NS SpOG tampaknya akan terus berkarya. Sambil menjalani hari-harinya sebagai gubernur Sumsel, Mahyuddin menyiapkan diri ke kursi legislatif.
Ia mengajukan diri sebagai calon legislatif (caleg) dari Partai Demokrat pada Pemilu 2009. Mahyuddin memilih untuk menjadi caleg DPR RI dengan daerah pemilihan Sumsel 2 (Prabumulih, Muaraenim, Lahat, Pagaralam, Empat Lawang, OKI, OI, OKU, OKU Selatan dan OKU Timur).
“Lamaran sudah disampaikan tetapi keputusan kan belum ada,” ujar Mahyuddin yang ditemui usai Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Senin (11/8).
Diakui Mahyuddin, dirinya menjadi calon karena selama ini tercatat sebagai Majelis Pertimbangan Partai Demokrat Sumsel. Dan bila menjadi
anggota DPR RI, diharapkan ia akan menjadi semacam penghubung antara pusat dan daerah yang diwakili.
“Yang jelas akan sering-sering pulang ke daerah pemilihan saya,” ujarnya.
Sedangkan mengenai aturan melepas jabatan Gubernur Sumsel saat mencalonkan diri, Mahyuddin mengatakan bahwa jabatan tidak perlu dilepaskan. Hal itu berbeda dengan status pegawai negeri sipil yang memang harus dilepas saat menjadi calon legislatif.
Didesak Internal
Sementara Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sumsel Arudji Kartawinata yang ditemui menyebutkan, munculnya nama Mahyuddin sebagai caleg bersumber dari desakan internal Partai Demokrat. Hal itu terkait dengan posisinya di partai tersebut.
Mahyuddin sudah mengikuti tahapan mekanisme yang dijalankan dalam Partai Demokrat. Bila prosesnya lancar, Mahyuddin akan maju melalui daerah pemilihan (dapil) Sumsel 2. Hal itu sesuai dengan basis dukungan yang dimiliki oleh yang bersangkutan.
Tentang status sebagai Gubernur Sumsel saat ini, Arudji mengatakan akan melihat aturan yang berlaku dalam proses caleg. Pasalnya tidak saja menyangkut status sebagai Gubernur Sumsel, melainkan pula sebagai pegawai negeri sipil.
“Tentunya status Mahyuddin sebagai gubernur menjadi pertimbangan. Artinya secara prosedural Mahyuddin sudah ikuti proses caleg. Namun persyaratan itu akan diverifikasi oleh KPU Prov Sumsel sesuai dengan perundang-undangan,” jelas Arudji.
Selain Mahyuddin, beberapa orang yang dikenal di Sumsel juga tercantum sebagai caleg DPR RI dari Partai Demokrat.
Di antaranya Marzuki Alie (Sekjen Partai Demokrat), Hazairin Samaulah (akademisi), Hakim Sorimuda Pohan (anggota DPR RI), dan Sofwatillah Mohzaib (Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumsel).
“Masing-masing dari mereka menentukan dimana memiliki basis dukungan yang cukup. Saat ini masih dalam proses semua,” jelasnya. (sgn)

Pabrik Karet di Pematang Panggang

Lonsum Dirikan Pabrik Karet

KAYUAGUNG, SRIPO - Kehadiran pabrik karet Cengal Rubber Factory, PT PP London Sumatera Indonesia Tbk yang diresmikan oleh Bupati OKI, Ir H Ishak Mekki, MM, Sabtu (9/8) merupakan kabar baik bagi warga setempat. Dengan demikian, peluang bekerja di pabrik karet ini sangat terbuka bagi warga Kecamatan Cengal, Kecamatan Sungai Menang dan sekitarnya.
Ketua panitia, HM Ali Simatupang menjelaskan, pabrik yang baru diresmikan itu dibangun sejak 3 September 2007 lalu, dan sekarang tinggal finishing, sudah dapat dioperasikan. “Pembangunan pabrik merupakan investasi mahal, sekaligus membuka peluang pekerjaan bagi warga setempat,” katanya.
Sedangkan luas perkebunan karet sekitar 10.000 Ha terdiri dari kebun karet inti dari keseluruh HGU 14.500 Ha, dan seluas 3.500 hektare plasma. Di atas luas perkebunan sekarang ini sedang dibangun rumah karyawan, rumah ibadah, dan sarana olahraga.
“Pelaksanaan ini semua atas komitmen PP Lonsum untuk ambil bagian dalam memajukan Kabupaten OKI. Lonsum mendukung program Pemkab OKI untuk kemajuan bersama,” kata Ali seraya mengharapkan kerjasama yang baik dan dukungan masyarakat.
Pabrik yang baru diresmikan tersebut memilik kapasitas High Grade 2 ton per jam, Low Grade 2 ton per jam, Sheet Rubber 13 ton per hari. Dibangun di atas lahan seluas 10 hektare. Pabrik ini mampu mengolah dua jenis produk yakni, pabrik crumb rubber dan sheet rubber. Saat ini telah mempekerjakan 122 karyawan dan besar kemungkinan pabrik ini akan lebih banyak lagi membutuhkan pekerja.
Direktur Manajemen Operasional dan Presdir, Mr Bryan J Dyer menyatakan, terimakasih banyak atas kehadiran Bupati OKI Ir H Ishak Mekki, MM ke perkebunan karet yang mereka kelola. (std)

Kridit Investasi BRI

Kredit Investasi
Merupakan solusi tepat bagi para pengusaha UMKM yang membutuhkan pembiayaan investasi aktiva tetap (seperti pengadaan mesin, peralatan, kendaraan operasional, pembelian/renovasi bangunan usaha). Selain itu, Bank BRI juga memberikan Kredit investasi refinancing, yang merupakan solusi bagi pengusaha yang telah/sedang menjalankan proyek namun mengalami hambatan biaya untuk menyelesaikan proyek tersebut.

Kredit Modal Kerja
KMK (Kredit Modal Kerja) merupakan salah satu layanan Bank BRI yang bertujuan untuk membiayai tambahan modal kerja yaitu piutang dan tambahan persediaan. Seiring berkembangnya usaha dan meningkatnya kebutuhan modal kerja para nasabah pengusaha, Bank BRI mampu dan bersedia melayani kebutuhan penambahan plafond (suplesi) kredit. Bank BRI memberikan alternatif bentuk pembiayaan kredit sebagai berikut: ¯ Skim plafond kredit menurun dengan jangka waktu maksimal 3 tahun ¯ Skim plafond kredit tetap dengan jangka waktu maksimal 1 tahun.

Persyaratan umum :

Mempunyai usaha yang layak dibiayai, usaha minimal telah berjalan 2 tahun dengan perolehan laba minimal 1 tahun terakhir.

Mengajukan surat permohonan kredit

1. Melampirkan dokumen identitas diri : Copy KTP atau Surat Kewarganegaraan/ Surat
Keterangan ganti nama Copy Kartu Keluarga dan Akta Nikah Pasfoto debitur

2. Melampirkan dokumen identitas usaha : Copy NPWP, SIUP, SITU, TDP, Surat Ijin Gangguan / HO atau Perijinan Lainnya. Copy Akte Pendirian/ Perubahan Pendirian Usaha (Khusus usaha berbadan hukum) Agunan pokok (Usaha yang dibiayai) dan Agunan Tambahan (Fixed Asset) Melampirkan copy rekening koran 3 bulan terakhir (bagi nasabah take over bank lain) Biaya administrasi, biaya provisi, biaya asuransi dan biaya notaris, sesuai ketentuan berlaku

Fasilitas Kredit lainnya Kredit Modal Kerja Ekspor
Bagi para eksportir, Anda dapat memanfaatkan layanan Kredit Modal Kerja Ekspor (KMK Ekspor) yaitu fasilitas kredit untuk tujuan pembiayaan pre-export (Pembiayaan untuk produksi atau pembelian barang- barang untuk diekspor) dan pembiayaan post-export (pembiayaan untuk melakukan negosiasi wesel ekspor).

Kredit Modal Kerja Impor
Kredit Modal Kerja Impor (KMK – Impor) adalah fasilitas kredit yang disediakan bagi pembiayaan aktivitas pembiayaan seluruh/sebagian kegiatan transaksi impor, khususnya yang berhubungan dengan L/C impor.

Kredit Modal Kerja Konstruksi Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK Konstruksi) merupakan fasilitas pembiayaan modal kerja bagi kontraktor yang memperoleh kontrak kerja/surat perintah kerja/penyelesaian suatu proyek. Selain fasilitas KMK Konstruksi, untuk pengerjaan suatu proyek, kepada kontraktor dapat diberikan fasilitas Bank Garansi.

Kretap (Kredit Kepada Golongan Berpenghasilan Tetap)
Kredit Kepada Golongan Berpenghasilan Tetap (Kretap) merupakan salah satu pelayanan perbankan yang ditawarkan Bank BRI, untuk para karyawan berpenghasilan tetap. Anda dapat memanfaatkan fasilitas Kretap untuk memenuhi berbagai keperluan apapun sesuai kebutuhan produktif maupun kebutuhan konsumtif Anda.

Berharganya Kemiskinan Dalam Kancah Politik

politik dan kemiskinan hampir menjadi satu kesatuan yang utuh’dimana ada kemiskinan disitu politik bermain, sungguh sangat mengecewakan terhadap demokrasi politik di masa sekarang

pemilihan cagub dan cawagub untuk sumatera selatan yang akan diadakan sekitar bulan september mendatang dipastikan akan banyak mengunakan kemiskinan sebagai senjata pamunkas untuk memikat hati rakyak.

ini bisa dilihat banyaknya aksi dari pada calan kandidak mengelar aksi sosial menjelang pilkada sungguh ironis betapa mereka mengunakan kemiskinan untuk mencapai sesuatu, padahal yang dibutukkan oleh rakyak hanyalah kemakmuran untuk masa kedepan bukan untuk masa sesaat seperti pemberian dana sosial yang dibagikan hanya menjelang pilkada.

namun diharapkan kepada masyarakat jangan tergiur hanya dengan pemberian harta yang tidak sebanding dengan apa yang akan terjadi untuk lima tahun kedepan lebih penting.

Tidak dewasanya Kampanye PILGUB di SUMSEL

pemilihan gubernur yang bakal dilangsungkan bulan september mendatang belum mencerminkan suatu pembelajaran politik bagi masyarakat dan kaum intelektual sebagai pengamat bagi berlangsungnya sistem demokrasi yang sedang berjalan dinegeri ini.

dapat dicontohkan pada pemilu yang bakal dilangsungkan disumatera selatan, dimana kedua kubu saling mencari kelemahan lawan dengan mencari kesalahan yang belum pasti kebenarannya. sungguh ini merupakan suatu hal yang tidak sepatutnya di contoh dalam perpolitikan indonesia. dapat dicontohkan bagi pasangan syarial oesman dan helmi yahya (SOHE) mereka berusaha memojokan pasanngan alex nurdin dengan begitu banyak menuding hal yang tidak memiliki bukti sekalipun.

sebenarnya dalam pemilihan gubernur yang diinginkan masyarakan bukan saja janji dari mereka yang mencalonkan diri namun yang terpenting adalah bagai mana masyarakat dapat mengerti, memahami apakah sebenarnyayang dinamakan suatu perpolitikan yang clear dan benar-benar mengerti peraturan dalam pemilihan itu sendiri. sehingga mereka dapat memilih mana tokoh yang dapat dijadikan anutan bagi 5 tahun kedepan. bukan membuat bingung masyarakat dengan bentuk-bentuk dan sistem pemilu yang diluar jalur yang sudah ada.

kedepan mengenai pemilu kada yang begitu banyak menghabiskan banyak dana hendaknya lebih memberikan titik terang yang jelas bagi masyarakat dan para kandidat yang bakal maju dalam pemilihan .sehingga dapat dicapai tujuan bahwa negara indonesia merupakan negara yang sebenar-benarnya sudah mengerti peraturan dan sistem yang ada. bukan masyarakat yang buta oleh janji dan harapan yang dibentuk oleh para kandidat.